MEDIA KORPS NUSANTARA

MEDIA KORPS NUSANTARA

Pejabat OKU Sumatra Selatan Tekena OTT Tiba Di Gedung KPK Minggu Pagi

Ilustrasi Para pejabat dari Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK, Sabtu (15/3). (ERLANGGA BREGAS PRAKOSO/ERLANGGA BREGAS PRAKOSO)

JAKARTA – Para pejabat dari Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK, Sabtu (15/3), tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3) pagi.
Mereka tiba di KPK pada pukul 08.42 WIB menggunakan kendaraan berjenis Toyota Innova berwarna hitam. Tampak ada tujuh mobil tersebut yang tiba di KPK, dan langsung masuk ke area belakang Gedung KPK.

Para pejabat yang terkena OTT itu pun tidak diturunkan di lobi gedung karena mobil yang membawa mereka melaju ke area belakang. Petugas keamanan yang berjaga, menyebut bahwa mereka langsung naik ke lantai atas gedung setelah diturunkan di area belakang.

Dengan begitu, belum diketahui ada berapa pejabat terkena OTT tersebut yang sudah digiring ke Gedung KPK. Namun sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika mengungkapkan ada delapan orang pejabat pemerintahan dan anggota DPRD dari OKU yang terkena OTT.

BACA JUGA:

Uang Rp2,6 Miliar Terkait OTT Pejabat OKU Sumsel, Di Amankan KPK

KPK Bawa 8 Orang Terjaring OTT di OKU Ke Jakarta Pada Pagi Ini

8 Orang  Di OTT KPK Di Ogan Komering Ulu, Kepala PUPR Hingga Anggota DPRD Diamankan

Dia pun belum dapat menjelaskan secara rinci nama-nama pejabat atau anggota DPRD yang terjaring dalam OTT tersebut.

“Benar, KPK telah mengamankan delapan orang dari Kabupaten OKU, Sumsel. Namun, untuk lebih jelasnya akan disampaikan nanti pada saat konferensi pers resmi terkait kegiatan tersebut,” kata Tessa, Sabtu (15/3).

Adapun sebelumnya sudah beredar informasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap beberapa orang di Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

Dari informasi yang diperoleh ada lima orang yang terjaring OTT, yakni seorang kepala dinas di lingkungan Pemkab OKU, seorang pemborong (kontraktor), dan tiga orang anggota DPRD Kabupaten OKU. ( CNN Indonesia )

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *