MEDIA KORPS NUSANTARA

MEDIA KORPS NUSANTARA

Polda Kalteng Dipanggil DPR RI Buntut Oknum Polisi Terlibat Kasus Pembunuhan

Diterbitkan Senin, 16, Desember, 2024 by Korps Nusantara

Habiburokhman di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024/RMOL

JAKARTA – Kasus dugaan keterlibatan seorang anggota Polresta Palangka Raya dalam kematian pria berinisial BA di Katingan Hilir mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI

Kasus ini mencuat setelah penemuan mayat BA di sebuah kebun sawit di Katingan Hilir pada Jumat (6/12/2024).

Mayat tersebut ditemukan dalam kondisi hampir membusuk.

Diduga, BA menjadi korban dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) yang melibatkan seorang oknum polisi berpangkat Brigadir berinisial AK.

Kepala Bidang Humas Polda Kalteng, Kombes Erlan Munaji, membenarkan bahwa AK sedang diperiksa terkait laporan masyarakat.

“Saat itu, warga menemukan mayat yang kondisinya sudah hampir membusuk, tergeletak di kebun sawit,” jelasnya dalam siaran pers.

BACA JUGA:

Kasus Pembunuhan Wanita di Karo, 2 Polisi Yang Terlibat Dipatsus

Kasus Penganiayaan Dokter Koas Di Palembang, FK Unsri Bentuk Tim Investigasi

Detik-detik Tersangka Pembunuhan Istri dan Anak di Pangkalpinang Tewas, Sempat Ikut Konferensi Pers

Ketua Komisi III, Habiburokhman, mengungkapkan pihaknya akan memanggil Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mengusut tuntas kasus tersebut.

“Komisi III akan menggelar RDPU terkait permasalahan tersebut. Kemungkinan hari Selasa besok,” kata Habiburokhman kepada Wartawan, Jumat (13/12/2024).

Desakan Transparansi dari DPR

Habiburokhman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima informasi awal mengenai kasus ini melalui grup WhatsApp Komisi III DPR RI.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Polda Kalteng. “Saat ini Kepala Bagian Sekretariat (Kabagset) Komisi III sudah menghubungi pihak Polda Kalteng, tetapi belum ada penjelasan resmi,” katanya.

Ia menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Dampak pada Reputasi Polri

Habiburokhman juga menyoroti potensi dampak buruk kasus ini terhadap citra Polri, yang saat ini berada di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Jangan sampai nila setitik merusak susu sebelanga,” ujarnya, menegaskan pentingnya profesionalisme dalam penanganan perkara ini.

RDPU yang dijadwalkan digelar Selasa mendatang menjadi langkah konkret DPR RI untuk memastikan kasus ini diusut secara tuntas dan transparan.( kompas  )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *