Ancam Mogok Kerja Panwascam Se – Kabupaten Halmahera Tengah, Gaji Telat Dibayarkan
Diterbitkan Jumat, 6, September, 2024 by Korps Nusantara
HALMAHERA TENGAH – Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Maluku Utara mengancam akan melakukan aksi mogok kerja.
Langkah ini sebagai buntut protes gaji yang kerap terlambat dibayarkan. Bahkan, gaji di bulan kemarin pun belum juga diserahkan.
“Sampai saat ini gaji belum kami terima. Padahal sekertariat Bawaslu Kabupaten janjikan dari tanggal 3 kemarin. Keterlambatan gaji ini bukan kali pertama,” kata Ketua Panwas Kecamatan Patani Utara, Fajri melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, anggaran operasional Panwaslu kecamatan juga dianggap terlalu kecil dibandingkan tahapan yang harus diawasi selama pilkada.
“Anggaran perjalanan dinas selama tahapan pilkada di RAB kecamatan saja terhitung hanya 6 kali. Sementara ada banyak tahapan yang harus diawasi. Mulai dari pencoklitan, tahapan kampanye hingga pungut hitung,” sambung anggota Panwascam Patani, Alikhan.
Selain itu, dana hibah untuk Bawaslu Halteng sendiri berjumlah Rp 9 miliar. Namun, sampai pencairan tahap dua, anggaran perjalanan dinas Panwaslu desa (PKD) tidak dimuat dalam RAB tahap dua.
“Kami dan Panwaslu desa telah mengawasi dari tahapan pembentukan Pentarlih/PPDP sampai pencoklitan selsai hampir 2 bulan lebih, namun anggaran perjadin Panwas desa tidak ada dalam item RAB yang sudah cair di tahap pertama dan kedua ini,” ujar Ketua Panwas Kecamatan Weda Selatan, Takdir.
BACA JUGA:
Tak Dinikihai Walau Sudah Punya 6 Anak, Wanita di Nunukan Bunuh Pacar
Polres Halmahera Utara Gagalkan Penyeludupan Senjata Api Dari Philipina Yang Bakal Di Kirim Ke Papua
ASTAGA!! 3 Senpi Untuk mahar Nikah di Manokwari Diduga Dipasok Dari Filipina
Mereka meminta pada Bawaslu Halmahera Tengah untuk melakukan pembahasan ulang dan merevisi RAB Panwas kecamatan se-Kabupaten Halmahera Tengah.
Para ketua Panwascam dan anggotanya ini mengancam akan melakukan aksi mogok kerja jika Bawaslu tak merevisi anggaran operasional. Baca juga: Empat Kepala Desa Diduga Terlibat Kampanye Bacalon Bupati Bandung
“Sukses dan tidaknya pengawasan Pilkada Halteng tahun 2024 ini, tergatung pada kami di Panwaslu iecamatan dan desa. Karena kami merupakan unjung tombak pengawasan di lapangan,” tutur Ketua Panwaslu Kecamatan Pulau Gebe, Hayat.
Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, Sitti Hasma membenarkan, ada keterlambatan pembayaran gaji panitia pengawas kecamatan. Hal ini disebabkan ada kendala teknis di pihak bank.
“Kendala teknis hanya Panwaslu kecamatan. Jadi honor bulan Agustus dibayarkan di September. Bisa dicek langsung, ada buktinya di bendahara Bawaslu Halmahera Tengah,” jelas Sitti saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Jumat (7/9/2024) malam.
Terkait anggaran operasional yang tak sebanding dengan beban kerja, pihaknya saat ini sedang melakukan revisi rencana anggaran biaya (RAB).
Ia juga mengakui persoalan ini disebabkan adanya komunikasi yang terputus antara Bawaslu Halmahera Tengah dengan Panwascam.
“Memang ada petunjuk, ada revisi anggaran. Jadi kami akan sesuaikan sesuai kebutuhan. Hanya persoalan waktu dan mekanisme saja. Ada proses yang harus kami lalui.”
“Anggaran Pilkada itu memang harus dipertanggungjawabkan ya, dan kami ad Pokja hibah Pilkada yang didalamnya itu ada Kejaksaan, polisi dan Pemda ya. Kami di support dan diatensi langsung gitu.
“Secara internal memang ada koordinasi yang terputus ya. Ada yang kurang clear di jajaran teman-teman di Panwascam,” bebernya.
Pihaknya sangat mengapresiasi kinerja jajaran Panwaslu se-Halmahera Tengah. Pasalnya, kinerja pengawasan mereka sampai saat ini dinilai bagus. Banyak saran dan perbaikan diberbagai tahapan dan imbauannya masif.
“Kami sangat memahami teman-teman, karena memang jadwal tahapannya sangat padat. Jadi secara psikologi kelembagaan itu mempengaruhi. Saya selalu ketua mensupport jajaran saya, agar tetap semangat dan ini cepat diselesaikan,” harapnya. (*)