KORPS NUSANTARA

KORPS NUSANTARA

Komisi E DPRD DKI: Minta Kuota Jalur Afirmasi PPDB Jakarta 50 Persen Biar Anak Tak Mampu Lebih Banyak Masuk Sekolah  

Diterbitkan Rabu, 29, Mei, 2024 by Korps Nusantara

ilustrasi

JAKARTA – Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak meminta Pemprov DKI Jakarta menambah kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur afirmasi.

PPDB jalur afirmasi disediakan untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu, anak asuh panti, anak pengemudi Transjakarta, anak tenaga kesehatan yang meninggal dalam penanganan COVID-19, hingga penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan PPDB, Pemprov DKI menyediakan kuota jalur afirmasi tingkat SD, SMP, dan SMA negeri sebanyak 25 persen.

Kuota paling banyak diperuntukkan jalur zonasi. Sementara, sisanya disediakan untuk jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua.

“Dari Kementerian Pendidikan, dikatakan minimal 15 persen afirmatif. Itu minimal, boleh lebih dari itu. Apa tidak sepatutnya tidak cukup lagi 15 persen yang afirmatif itu? kenapa tidak dibuat 50 persen lah?” ungkap Jhonny dalam keterangannya, dikutip pada Rabu, 29 Mei.

Jhonny menekankan, dalam pelaksanaan PPDB saat ini, tampak lebih banyak siswa yang berasal dari keluarga mampu yang tertampung di sekolah negeri.

BACA JUGA:

Hari Ini, DPR Panggil Menteri Nadiem Soal Polemik Kenaikan UKT

Resmi Dibuka, PPDB Provinsi DKI Jakarta 2024: Begini Tahapan Pendaftarannya, Jangan Keliru

Ketua DPRD Kota Bogor Sampaikan Laporan Penutupan Masa Sidang, Ini Dia!

Sementara, masih banyak anak tidak mampu yang terpaksa mengenyam pendidikan di sekolah swasta.

“Kuota afirmasi 50 persen, lah, biar anak anak tidak mampu itu yang lebih banyak masuk ke sekolah sekolah swasta daripada anak-anak orang kaya yang masuk ke sekolah negeri gratis,” ucap Jhonny.

“Masak, orang kaya masuk ke SMA gratis, orang miskin masuk sekolah swasta, bayar, orang kaya disubsidi oleh negara miskin tidak disubsidi oleh negara,” lanjutnya.

Jhonny menyebut, saat ini Pemprov DKI Jakarta belum bisa mewujudkan sekolah gratis untuk anak-anak yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta grade C dan D. Sehingga, penambahan kuota PPDB jalur afirmasi menjadi perlu dipertimbangkan.

“Sudah sepatutnya rakyat Jakarta ini siswa-siswanya yang tidak mampu harus bersekolah gratis, bukan hanya di negeri tetapi juga di sekolah-sekolah swasta. Saya pikir dinas pendidikan sudah sering mendengarkan apa yang saya sampaikan,” imbuhnya. ( Voi  )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *