KORPS NUSANTARA

KORPS NUSANTARA

Ricuh Unjuk Rasa Protes Hasil Seleksi Calon Anggota KPUD Tolikara Dan Yahukimo Di KPU RI, Massa Ancam Bakar KPU Di Pegunungan Papua

Diterbitkan Rabu, 8, November, 2023 by Korps Nusantara

Unjuk Rasa Protes Hasil Seleksi Calon Anggota KPUD Tolikara Dan Yahukimo Di KPU RI, Massa Ancam Bakar KPU Di Pegunungan Papua

JAKARTA – Dalam mendukung Independensi KPU RI dalam menyelenggarakan pemilu pada 2024 mendatang, Forum peduli demokrasi Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo menggelar konferensi pers di halaman KPU RI pada Selasa 7 November 2023, petang.

Dalam konferensi pers Abini Kogoya yang merupakan perwakilan dari Kabupaten Tolikara menyampaikan  pihaknya merasa dirugikan oleh Tim Seleksi.

”kami sudah lakukan empat kali audiensi di KPU Provinsi Papua Pegunungan, kami merasa dirugikan oleh tim sel (tim seleksi) Kabupaten Tolikara dan Yahukimo karena tidak melibatkan kami dalam tahapan, sehingga kami ada disini di KPU RI untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada unsur pimpinan komisioner di KPU RI.” ucap Abini Kogoya.

“Aspirasi yang kita sampaikan dalam audiensi dan demo di KPU Provinsi Papua Pegunungan beberapa waktu lalu ada tiga point, yang pertama bahwa kami minta KPU-RI membatalkan SK tim sel KPU Kabupaten Tolikara dan Yahukimo, yang kedua bahwa kami ingin supaya KPU RI mengambil alih tim sel untuk menetralisir semua  kepentingan yang ada di Provinsi Papua Pegunungan, yang ketiga KPU RI harus membatalkan hasil pengumuman, hasil verifikasi administrasi, tiga hal ini yang kami tuntut dan ini harus ditanggapi oleh KPU RI, sesegera mungkin.” Lanjutnya.

Diketahui Forum peduli demokrasi Kabupaten Tolikara dan Yahukimo sebelumnya sudah melakukan demonstrasi di KPU Provinsi Papua Pegunungan sebanyak 4 kali, dan 1 kali demo damai di KPU RI pada tanggal 1 November 2023. Forum meminta KPU RI untuk menghentikan tahapan dalam penyelenggaraan penyeleksian di KPU Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Tolikara karena dinilai ada penyalahgunaan wewenang.

Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu lajunya tahapan dan akan berdampak kepada kualitas pesta pemilu 2024 bahkan dikhawatirkan mencoreng marwah dan nama baik KPU-RI sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen.

Lebih lanjut, Abini Kogoya juga memperlihatkan berkas bukti-bukti temuan penyalahgunaan wewenang tim seleksi, yang juga sudah disampaikan secara tertulis kepada KPU-RI dengan tembusannya langsung ke DKPP KPU-RI, Bawaslu RI, Mendagri, dan Komisi II DPR-RI.

Temuan salahsatunya terkait batas usia yang mana sudah diatur didalam PKPU No. 4 Tahun 2023 terkait batas usia dibawah umur tidak boleh mengikuti seleksi atau mendaftar, tapi menurutnya ternyata nama yang keluar usianya masih dibawah umur yaitu 28 tahun, sementara dalam aturan PKPU No. 4 Tahun 2023 harus 35 tahun ke atas atau batas minimal 35 tahun.

Ia juga menyampaikan dalam lampiran gambar foto ketua tim sel (tim seleksi) yang diduga terlibat dalam satu partai politik dan menghadiri deklarasi salahsatu bakal calon presiden RI beberapa waktu yang lalu, juga bukti-bukti lain yang dilampirkan salahsatunya terkait ketua tim sel yang tidak mengindahkan PKPU dan Undang-Undang Pemilu.

Sementara itu, Simon Wandik salah satu perwakilan dari Kabupaten Tolikara meminta KPU RI segera menonaktifkan tim seleksi.

“saya selaku yang dirugikan oleh tim seleksi, kami anggap tim seleksi Kabupaten Tolikara dan Yahukimo itu bukan tim seleksi KPU, kalo tim seleksi KPU itu seharusnya independen, netral, tapi sampai hari ini apa yang mereka lakukan itu sepihak, kami minta KPU RI menonaktifkan  mereka atau diganti tim seleksinya oleh KPU RI langsung, ambil alih maksudnya.” ucap Simon Wandik.

Ditempat yang sama, Jhon Hesegem perwakilan dari Kabupaten Yahukimo juga mengatakan pihaknya bergabung bersama forum peduli demokrasi Tolikara dan Yahukimo akan terus menyuarakan dugaan penyalahgunaan wewenang dan seleksi penerimaan anggota KPUD.

“kami sebagai calon anggota KPU yang dirugikan dan tergabung di forum demokrasi ini menilai bahwa tim sel melakukan penyalahgunaan wewenang, dalam hal ini bertolak belakang dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2023 tentang aturan tim seleksi, mereka harus tetapkan jumlah untuk Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo itu harus seratus orang, tapi nyatanya hari ini mereka loloskan jumlahnya 53 orang Di Kabupaten Tolikara dan 40 orang di Kabupaten Yahukimo, ini salahsatu bukti penyalahgunaan kewenangan pada tim seleksi.” ucap Jhon.

“kami menilai hal ini diboncengi kepentingan elit politik tertentu, oleh karena itu kami meminta KPU RI untuk segera mengambil tindakan salahsatunya memberhentikan tim sel, untuk segera diambil alih oleh KPU RI agar tahapan bisa berjalan sesuai prosedur.” tambahnya.

Sementara itu salah satu anggota Forum Peduli Demokrasi Tolikara dan Yahukimo atas nama Yas Kogoya menegaskan terkait rencana demo di KPU RI pada Senin 6 November 2023 di KPU RI yang sempat di batalkan akibat diduga dilakukan oleh massa yang bukan warga Kabupaten Tolikara dan bukan warga Kabupaten Yahukimo.

“Itu orang-orang bayaran mengaku dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo sehingga mereka tidak jadi demo karena dibubarkan.” Tuturnya.

“berkaitan dengan kinerja tim seleksi yang tidak benar, tim sel memfasilitasi demo di KPU Pusat, itu salahsatu bukti  kinerja yang tidak benar, yang demo hari jum’at kemarin bukan orang Tolikara, bukan orang Yahukimo, mereka datang ke KPU RI untuk melakukan demontrasi dan menuntut segala macam, makanya kami bantu pengamanan KPU RI untuk bubarkan mereka sehingga tidak jadi demo.” Tambahnya.

Diakhir wawancara Ruben Wandik, salah satu tokoh intelektual Kabupaten Tolikara yang tergabung di Forum Peduli Demokrasi sempat menyampaikan kekesalan dan menyampaikan bahwa pihaknya akan membakar Kantor KPU jika persoalan yang di adukan tidak segera di respon dan di selesaikan.

“Kantor KPU Provinsi Papua Pegunungan akan dibakar, jika KPU RI tidak segera turun tangan dan mengambil alih timsel juga peduli terhadap apa yang terjadi di Papua, khususnya di Kabupaten Tolikara dan Yahukimo.” Tegas Ruben Wandik.

Sebagai informasi, Pada Jum’at 3 November 2023 Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Tolikara dan Yahukimo sempat ditemui Dohardo Pakpahan bagian hubungan antar lembaga dan kemasyarakatan KPU-RI, namun KPU-RI sampai hari ini belum menanggapi tuntutan Forum peduli demokrasi Kabupaten Tolikara dan Yahukimo, secara serius.

Sebelumnya, Tim Seleksi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Yahukimo mengklarifikasi terhadap demo yang dilakukan oleh Forum Peduli Demokrasi.

Ketua Tim Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara dan Yahukimo, Mura Wenda mengatakan, tahapan tersebut sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh KPU RI karena ini agenda nasional.

“Timsel bersifatnya kolektif dan kolegial jadi tanpa satu orang tidak ada tahapan yang bisa berjalan, sehingga sesuai mekanisme sudah berjalan,” kata Mura Wenda, Sabtu (28/10/2023) disitat Tribun-Papua.com.

Dikatakan, dalam tahapan telah berjalan sesuai dengan mekanisme, dan setiap agenda pleno, semua anggota timsel ikut terlibat tanpa terkecuali.

“Hasil pleno verifikasi administrasi disertai berita acara ditanda tangani oleh anggota timsel dan hasil diumumkan sesuai jadwal baik di online aplikasi SIAKBA maupun offline sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme,” ujarnya.

“Karena ini agenda nasional, yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, sehingga agenda tetap berjalan,” tukasnya.

Mura menjelaskan, dengan mengingatnya karena ini agenda nasional untuk di seluruh Indonesia sehingga tahapan tetap berjalan, setelah pengumuman Besok tes tertulis dengan psikotes sesuai jadwal tetap berjalan.(TIM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *