KORPS NUSANTARA

KORPS NUSANTARA

Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Bogor Disorot Partai Perindo

Diterbitkan Selasa, 7, November, 2023 by Korps Nusantara

Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Bogor – Belakangan ini sering terjadi maraknya dalam penataan ruang dan infrastruktur pembangunan di Kabupaten Bogor, banyak keluhan dari kalangan semua masyarakatnya.

Terkait penggunaan anggaran daerah, dan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pun diduga tidak transparannya, di jajaran Pemerintahan Kabupaten Bogor.

Seperti diketahui, pada umumnya masyarakat di Kabupaten Bogor banyak sekali masyarakat yang menjadi topik hangat dalam pembicaraan.

Terkait pekerjaan proyek seperti infrastruktur, normalisasi, maupun pelaksanaan pekerjaan pembangunan, termasuk aplikator.

Menurut Andri, salah satu Dewan Penasehat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari partai Perindo Kabupaten Bogor, saat di wawancarai oleh sejumlah awak media menyampaikan, terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bogor.

“Dalam pandangan kacamata saya sebagai penasehat DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor, pelaksanaan tata kelola pemerintah Kabupaten Bogor seperti carut-marut. Yang dimana sistemnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor saat ini”, ujar Andri saat diwawancarai di gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor pada Selasa, (07/11/2023).

Andri menyebut, untuk ke depan, perbaikan-perbaikan yang seperti itu harus tetap dilakukan. Bagaimana caranya Pemerintah Daerah itu melakukan perbaikan-perbaikan yang namanya pembangunan?, dan tidak ada lagi keberpihakan kepada pihak-pihak!. Dalam arti, “mari kita utamakan, pengusaha lokal, kita utamakan pengusaha daerah, itu yang terpenting”.

“Karena, bagaimanapun juga, pengusaha daerah itu kan sudah banyak, pengusaha daerah itu juga sudah bayar pajak. Kemudian, pengusaha luar daerah dari mana saja telah datang, untuk mengambil bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor”, ungkap Andri.

Lebih lanjut, ia mengatakan, seharusnya Pemerintah Daerah itu bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan berjalan baik, serta terus bersinergi langsung dengan masyarakat. Sehingga pembangunan Kabupaten Bogor ada merasa memiliki oleh warga Kabupaten Bogor. Bukan hanya warga luar yang sebatas mencari ruang, jikalau bicara mengenai kearifan lokal.

Bagaimana caranya bukan mencari keuntungan yang diambil?, tetapi tanggung jawab moralitas yang penting sebagai pengusaha warga Kabupaten Bogor.

“Terkait mengenai pembangunan, saya tidak melihat Pemerintah Kabupaten Bogor on the track nya. Harusnya kan on the track, bolehlah kearifan lokal itu dipakai. Dengan cara apa?, dengan cara on the track”, jelas Andri.

Karena, menurut Andri, spesifikasi standar dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bogor tersebut sangat diatur. Melalui usulan dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), yang di usulkan kepada Presiden Republik Indonesia, yang dimana masing-masing dengan bidangnya. Sehingga itu harusnya diikuti, bukan melakukan pembiaran terkait dengan hal-hal bukan administrasi.

“Disinilah letak tidak kejelian Pemerintah Kabupaten Bogor. Harapan saya, sebagai Dewan Penasehat DPD partai Perindo Kabupaten Bogor, mari bersama-sama kita melakukan pembangunan untuk Kabupaten Bogor yang lebih maju. Sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Bogor yang tujuannya untuk sejahtera. Jadi saya kedepannya itu Pemerintah Daerah itu harus ada transparansi ke publik”, kata Andri.

Andri menambahkan, jangan ada upaya istilah lika-liku. Baik dari pengusaha, maupun dari dinas-dinas lainnya yang berada di Kabupaten Bogor. Andri berharap, hal tersebut segera agar diperbaiki, dan tidak ada lagi timbul dalam hal kerugian-kerugian di kemudian hari.

Andri juga berharap, kepada khususnya ULP Kabupaten Bogor, melakukan penilaian secara responsif terhadap peserta lelang. Jadi tidak secara terus-menerus dianggap layak dan dimenangkan diangka 20%.

“Jika mengacu kepada 20% tersebut, dengan harga material yang tidak menentu, itu akan menimbulkan kerusakan-kerusakan dengan standar kuantitas, maupun kualitas. Saya melihat memang itulah yang terjadi, saya juga sebagai pengusaha, jadi saya juga memahami akan hal tersebut. Saya melihat, itu jauh dari harapan”, kata Andri.

“Saya berharap, khususnya kepada Bupati Bogor, Iwan Setiawan, yang akan habis dimasa jabatannya, agar segera direalisasikan keluhan-keluhan masyarakat Kabupaten Bogor, guna dapat meningkatkan kualitas dan kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Bogor tersebut”, pungkasnya.

Dilain hal, Bupati Bogor Iwan Setiawan, saat dilokasi yang sama, ketika awak media menanyakan perihal tentang proyek normalisasi segmen 2 di daerah Kalibaru Timur, Jln. Raya Jakarta-Bogor, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, awak media menanyakan “ada kejanggalan masalah normalisasi yang bernominal sebesar Rp.11.336.986.000 miliar, salah satunya adalah alamat yang dikerjakan oleh CV. Abadi tersebut”.

“CV. Abadi adalah selaku pemenang lelang dari ULP Kabupaten Bogor, bahwa CV. Abadi seharusnya tidak mendapatkan lelang. Karena CV. Abadi di duga beralamat tepat berada di dalam sebuah gang yang teramat sempit”, tanya awak media kepada Iwan Setiawan.

Bupati Iwan Setiawan kemudian menjawab pertanyaan awak media tersebut dengan tidak mempersoalkan lokasi kantor CV. Abadi.

“Kalau masalah gang itu tidak masalah, tidak apa-apa. Jangan ditanya-tanya, yang penting profesional dalam bekerja, dan selesai, jangan cari kemana-mana“, pungkas Iwan Setiawan

(M.Fazar Sutiono)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *